Pentingnya Political Willingness dalam Akuntansi Sektor Publik

 
Pentingnya Political Willingness dalam Akuntansi Sektor Publik
Sumber Gambar: Foto Ist

Laduni.ID, Jakarta - Pencatatan merupakan hal yang sangat penting, karena dengan adanya pancatatan semua yang diterima atau yang dikeluarkan akan nampak dengan transparan, pencatatan dilakukan oleh berbagai pihak baik individu, organisasi, bahkan sektor  publik seperti bagian pemerintahan. Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen  di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Baca juga: Transaksi Uang Elektronik Secara Online

Organisasi sektor publik mempunyai banyak aspek dimana salah satunya adalah keuangan publik. Pengelolaan keuangan publik telah terbukti memiliki peranan kunci dalam mempertahankan keberlangsungan organisasi sektor publik. Adanya pengelolaan keuangan yang baik serta laporan keuangan yang berkualitas, dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan. Pengelolaan keuangan negara merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih, karena sangat berkaitan erat dengan kemakmuran bangsa indonesia.

Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud pengelolaan keuangan yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Tentunya proses dalam menjalankan APBN ini tidak lepas dari sistem pencatatan keuangan yang baik, yakni dengan memiliki standar akuntansi yang akuntabel dan transparan. Namun, anggapan yang selama ini beredar dimasyarakat tidak menggambarkan tentang sebuah pengelolaan keuangan yang baik, mereka menganggap bahwa organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi, dan kreativitas, dan kekurangan-kekurangan yang lainnya. Hal ini menjadi sebuah intropeksi diri bagi pemerintah bahwa ternyata belum mampu untuk memenuhi kepuasan masyarakat.  Intropeksi inilah yang memunculkan sebuah reformasi baru di bidang management sektor publik yakni New Publik Management (NPM). New Publik Management (NPM) memiliki konsep yaitu pemerintah fokus pada efisisensi, yang menghasilkan lebih banyak kegitan dengan biaya minimal kemudian di laporkan secara akuntansi dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang digunakan, sehingga nantinya akuntansi akan memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan New Public Management (NPM) sebagai pengukuran kinerja.

Baca juga: Inilah 3 Prinsip Menyikapi Bunga Bank

Pemerintah mengeluarkan peraturan baru pada tahun 2010 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengatur tentang penggunaan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah, untuk menggantikan peraturan pemerintah PP Nomor 24 Tahun 2005. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Indonesia mulai menerapkan penuh basis akrual pada tahun 2015 dimana sebelumnya menggunakan kas menuju akrual (cash toward accrual) dalam sistem akuntansinya. Penerapan akuntansi berbasis akrual memang masih sulit untuk dipahami namun dalam penerapannya dibutuhkan pelatihan khusus dan kebijakan dari pimpinan yang baik sehingga dalam penerapannya dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Baca juga: Pendapat Ulama Berkaitan Bunga Bank

Akuntansi partai politik tidak bertujuan untuk mengukur laba tetapi untuk mendapatkan informasi keuangan bagi semua pihak dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik. Kepemilikan dalam partai politik tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumberdaya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Sebagian besar sumber daya keuangan berasal dari para penyumbang (donatur) yang tidak mengharapkan adanya pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Baca juga: Hukum Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Dropship dan Reseller

Politik memiliki tempat tersendiri dalam pemerintahan sehingga political willingness sangatlah berguna karena dengan adanya political willingness pengelolaan keuangan pemerintah  lebih akuntabel, transparan, dan dapat melihat pengelololahan keuangan mulai dari pengelolahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Political willingness merupakan istilah dari kemauan politik. Setiap kemauan politik pasti berkaitan dengan tindakan politik. Kemauan politik merupakan kumpulan aspirasi yang dikemas dan dirajut melalui mekanisme tertentu, sehingga membentuk sebuah kebijakan. Political willingness atau kemauan politik merupakan pertanggungjawaban dalam tindakan-tindakan politik nyata di lapangan. Political willingness yang berlaku dalam ranah akuntansi adalah pencatatan keuangan yang terjadi yang melibatkan politik dalam sektor publik sehingga dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, pengelolaan keuangan dapat transparan terhadap semua pihak yang berkepentingan.

Kebijakan akuntansi sebenarnya diputuskan melalui suatu konsensus, sehingga proses pembuatannya dianggap bersifat politik. Gerboth (1973) menyatakan, suatu politisasi pembuatan peraturan akuntansi tidak dapat dielakkan dan hal ini merupakan suatu keharusan. Hal senada juga dikemukakan oleh Homogen (1973) bahwa standar akuntansi merupakan hasil tindakan politik dan sosial yang akan mempengaruhi masyarakat. Perlu suatu kehati-hatian dan diperhatikan pula bahwa faktor politik tidak harus selalu dikedepankan dalam ranah akuntansi. Jika faktor dikedepankan, kredibilitas akuntansi benar-benar dipertaruhkan. Jika badan-badan penyusun standar sering melakukan kesalahan, maka kepercayaan masyarakat dan kalangan bisnis akan hilang.

Perlu mempertimbangkan ciri-ciri penting lingkungan pemerintah dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan salah satunya adalah berlangsungnya proses politik. Jadi, dalam sektor publik berlangsungnya proses politik dalam menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat, politik memegang peran yang amat signifikan terutama dalam menentukan arah dan kebijakan yang diambil oleh sektor publik.
 

___________________________
Oleh: Nuur Alfiyahtul Nikmah